SEKOLAH, PILIHAN PAHIT BAGI DHUAFA

Keterbatasan tidak selalu menjadi dimensi tabir kesuksesan. Keterbatasan terkadang menjadi energi kinestetik untuk melejitkan potensi diri. Potensi melesat bagai anak panah lepas dari busur bila potensi itu kelola dengan arah yang tepat. Mereka telah membuktikannya, dari sekian banyak anak bangsa yang telah mengharumkan negeri ini lewat kecerdasaan beberapa diantaranya bertitik tolak dari ketidakmampuan ekonomi. Ni Komang Darmiasty dan Mulyono peraih medali perunggu dalam Olimpiade Biologi Internasional (IBO) 2004 di Brisbane, Australia berasal dari keluarga yang teramat sederhana. Hampir sebagian besar dari 21 alumni SMA Alfa Centauri (sekolah gratis bagi dhuafa) yang lolos Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) berasal dari keluarga tidak mampu. Berita terkini Raden Aditya Wibawa Sakti salah satu peraih emas Olimpiade Sains Nasional (OSN) V berangkat dari keluarga yang serba kekurangan.

Selain kecemerlangan yang diperoleh dengan usaha keras, keterbatasan terkadang juga memunculkan sisi gelap yang menjadi kenyataan pahit. Himpitan ekonomi sebagai bagian keterbatasan menjadi beban berat yang terkadang membuat putus asa. Kemiskinan telah membuat puluhan murid-murid sekolah dasar bunuh diri karena tak tahan menanggung malu orang tuanya tidak mampu membayar iuran sekolah.

Untuk menyelamatkan kedua fenomena anak bangsa yang terhimpit ekonomi dibutuhkan insan-insan yang mau mengaktualisasikan dirinya dan atau pemimpin yang negarawan (bukan aktor). Karena insan yang tamak dan pemimpin aktor hanya akan menjadikan kemiskinan sebagai komoditas demi memuaskan ambisi pribadi. Saatnya insan-insan yang diuntungkan untuk berbagi dan pemimpin negeri untuk berorientasi pada pembangunan pendidikan dhuafa. SDM rendah.

Kehampaan kaum dhuafa dalam menggapai mimpinya makin nyata seiring dengan meluasnya kemiskinan. Kemiskinan yang saat ini telah menyentuh angka 39,05 juta dan pengangguran berada pada kisaran 11,1 juta jiwa, ini merupakan penghambat utama akses pendidikan mereka sekaligus ganjalan dalam pembangun human capital. Bila pendidikan tak menyentuh masyarakat di bawah garis kemiskinan, maka secara signifikan akan menghambat laju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta sekaligus lanskap visi Provinsi Jawa Barat untuk menjadi provinsi unggul pada tahun 2010 hanya patamorgana belaka.

Pendidikan harus merupakan prioritas investasi dalam upaya pembangunan manusia. Namun karena negeri ini hampa dengan pemimpin yang sekaligus berperan sebagai negarawan maka pendidikan terus tergerus. Pendidikan benar-benar berada pada titik kaki karena disaat peradaban menginjak lanskap globalisasi, ternyata tenaga kerja kita 80 persen hanya tamatan SD, tidak tamat SD, dan tidak pernah sekolah, 12 persen tamat atau pernah sekolah di SLTP, 6 persen tamat atau pernah sekolah di SLTA, dan hanya 2 persen pernah duduk di tingkat perguruan tinggi. Bahkan yang buta aksara pada usia lebih dari 15 tahun sudah mencapai 13 jutaan serta anak kelas 1,2, dan 3 SD yang putus sekolah mencapai 334 ribu orang per tahun. (PR, 6/8/2006)

Melihat data seperti ini nampaknya sumber daya manusia kita begitu rendah dan terbelakang di tengah peradaban modern. Sehingga tidak asing lagi bila bangsa ini sering menjadi bulan-bulanan bangsa lain baik di negeri sendiri terkhusus di luar negeri. Untuk itu fokus terhadap pendidikan dhuafa menjadi syarat wajib dengan tujuan utama meningkatkan taraf pendidikan yang rendah sekaligus mengikis 80 persen tenaga kerja yang tidak berkualitas.

Ibarat mengurai benang kusut, tidak mudah untuk menata dan meningkatkan SDM yang terlanjur terbelakang ini. Komitmen, kekuatan dan kebersamaan yang solid harus ditegaskan untuk mengkatrol pendidikan dhuafa. Political will pemerintah dibutuhkan sebagai landasan perubahan. Kemudian didukung dengan kekuatan serta kemampuan untuk menggandeng masyarakat yang berkemampuan dalam berbagi peran. Pembagian peran antar stakeholder ini melalui pendidikan gratis dan pemberian beasiswa.

Pendidikan gratis?

Pendidikan gratis merupakan amanat UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) khususnya pasal 34 ayat (2) yaitu, pemerintah menjamin bahwa pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Implementasinya telah dilakukan dengan menggulirkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diperuntukan bagi pendidikan dasar dan biaya khusus murid (BKM) untuk pendidikan menengah. Program (BOS) ini selayaknya membebaskan siswa sekolah dasar dari pungutan-pungutan yang dilakukan sekolah terhadap orang tua serta BKM membuat siswa sekolah menengah (dhuafa) dengan tenang bersekolah. Namun sejak digulirkan tahun 2005 sampai kini harapan terbebasnya pendidikan dari pungutan sangat sulit dicapai. Kendala utamanya terkait dengan besaran (unit cost) pendidikan yang tidak sesuai.

Berdasarkan hasil catatan dan pengalaman kasus pendidikan yang dilakukan oleh Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR) sebelum kenaikan BBM pada Oktober 2005 unit cost untuk siswa SD minimal Rp. 79.766 per bulan dan untuk siswa SLTP minimal Rp. 119.693 sementara untuk SMA minimal Rp. 185.460. (Kompas, 21 Maret 2005) Sementara pemerintah melalui program BOS dan BKM hanya mengalokasikan dana sebesar Rp.19.583,33 per siswa SD/bulan dan Rp. 27.041,66 per siswa SMP/bulan serta Rp.65.000 per siswa dhuafa SLTA/bulan. Dari hitungan ini masih terlalu jauh, untuk menciptakan sekolah yang benar-benar gratis. Hal in diperburuk dengan daya serap BOS yang tidak utuh. Seperti laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan 9 penyimpangan dalam proses penyaluran dana BOS. (PR, 26 September 2006) Jadi tidak seluruhnya benar jika ada klaim bahwa pendidikan menjadi gratis setelah adanya BOS dan BKM.

Ironis, diusia yang ke 61 negeri yang selayaknya menikmati kemandirian namun sumber daya manusia sebagai ikon keberhasilan pembangunan sangat rapuh. Pendidikan yang di seantero jagat menjadi prioritas utama pembangunan di sini masih tumpang tindih dan tidak tentu arah. Pada gilirannya menjadikan pendidikan itu sesuatu yang sangat mahal. Terlebih apabila hal ini dihadapkan pada kaum dhuafa. Sehingga maknanya kemerdekaan yang setiap tahun diperingati itu menjadi kabur.

Sampai saat ini masih terasa sulit mengharapkan pemerintah memberlakukan pendidikan yang benar-benar murah. Namun bila memiliki komitmen kuat, yang ditunjukan oleh eksekutif dan legislatif yang aspiratif sebenarnya masih terbuka untuk mewujudkan pendidikan populis. Pada pasal 11 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa pendidikan dan kebudayaan telah ditetapkan sebagai salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Selain itu bahwa jiwa dan semangat otonomi adalah kewenangan kesatuan masyarakat hukum di daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Kesatuan masyarakat hukum mulai dari pemerintah selanjutnya seperti pelaku bisnis lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi dan stakeholder lainnya dapat kerja bareng membangun pendidikan gratis atau setidak-tidaknya murah.

Sampai saat ini telah banyak kiprah masyarakat dalam bidang pendidikan. Namun ada kecenderungan pendidikan dijadikan komoditas sehingga pendidikan bersifat eksklusif. Padahal pendidikan seyogianya bersifat populis, bahkan jika perlu pendidikan gratis.

Namun tidak semua pihak menempatkan pendidikan menjadi elitis. Ada beberapa kalangan yang masih mau berbagi dengan menempatkan pendidikan menjadi populis bahkan gratis. Kiprah mereka variatif sesuai dengan keadaan. Ada yang langsung mendirikan sekolah gratis, mensuplai beasiswa, memberikan batuan sarana belajar, membebaskan biaya tranfortasi, memberikan menu tambahan.

SMA Alfa Centauri yang telah memberikan sumbangan yang begitu berarti bagi kaum dhuafa merupakan salah satu sekolah gratis dengan predikat unggul. Dompet Dhuafa Republika telah pula mengusung pendidikan bebas biaya bagi dhuafa dengan dibangunnya sekolah unggulan SMART (Sekolah Menengah Akselerasi Internat). Pikiran Rakyat (PR) salah satu media yang telah lebih dulu memperhatikan kaum dhuafa dengan pemberian bea siswa. Lembaga zakat juga sudah dengan memberikan layanan bus gratis bagi dhuafa. Lembaga swadaya yang lainnya juga tak ketinggalan menggalang dana zakat, infak, dan sodaqoh yang disalurkan melalui dana pendidikan. Sudah barang tentu masih banyak lembaga lain telah membantu pendidikan.

Pencerahan untuk berbagi dari kalangan mampu serta menginvestasikan dalam pendidikan sudah menunjukan peningkatan. Antusiame ini harus terus dipacu mengingat masyarakat yang membutuhkan masih sangat banyak sementara msyarakat yang tercerahkan masih sedikit. Sehingga dalam perekrutan calon siswa penerima, pihak lembaga pengelola masih menetapkan norma-norma yang cukup ketat untuk mendapatkan bea siswa. Sehingga anak miskin yang tidak memenuhi norma masih banyak yang belum terjaring.

Usaha-usaha yang telah mereka lakukan sesungguhnya telah memberikan pembelajaran sekaligus bantuan sangat berarti baik bagi kaum miskin maupun pemerintah daerah itu sendiri. Namun sudahkan kiprah mereka mendapat aplaus pemerintah? Penghargaan sesungguhnya bukan tujuan mereka, namun sudah seharusnya pemerintah memberikan dukungan yang berarti baik materil maupun non materil. Dukungan non materil yang dibutuhkan berupa kebijakan khusus yang menguntungkan seperti menyederhanakan birokrasi pendirian sampai akreditasi sekolah serta mengadakan pembinaan.

Dukungan materil pemerintah daerah begitu diharapkan dan teramat penting. Sudah saatnya pemerintah memberikan prioritas utama pada bidang pendidikan. Kita dapat mencontoh kepedulian yang ditunjukan Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan telah beberapa tahun berani menggratiskan pendidikan walau dari APBD yang pas-pasan (Kompas, 2 Juni 2005). Sementara daerah lain seperti DKI Jakarta telah memberikan pendamping bagi BOS berupa dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp.50.00 untuk SD dan Rp. 100.000 untuk SMP. Sehingga teramat logis bila DKI Jakarta memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,6 % merupakan tertinggi di Indonesia. Ini semua menunjukan bahwa dana merupakan sesuatu yang penting kemajuan pendidikan, namun kepedulian ditunjukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi sesuatu yang teramat penting.

Pemerintah menjadi tumpuan sekaligus pertanggungjawaban untuk kemajuan pendidikan. Pemerintah harus menjadi jembatan dan motivator yang dapat mengangkat potensi-potensi masyarakat untuk berkiprah dalam pendidikan. BUMN dan BUMD, perusahaan-perusahaan dan masyarakat perlu diberikan stimulus untuk sedikit berbagi dengan kaum miskin melalui pendidikan. Selain itu sekolah sebagai ujung tombak proses pendidikan juga harus menomorwahidkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan mau berbagi untuk pendidikan dhuafa. Saat ini sekolah masih kurang optimal dalam memberikan bantuan buat mereka. Masih banyak sekolah yang tidak memberi jatah bagi orang miskin untuk menimba ilmu. Bahkan banyak anak dhuafa yang terbuang, tidak dapat ikut ujian bahkan dikeluarkan dari sekolah kerana tidak memberikan keuntungan finansial.